Pemberdayaan Perempuan Pekerja Buruh

Perempuan adalah sosok manusia yang paling utama dan terutama untuk dimuliakan, namun seiring waktu berjalan sampai saat ini perempuan selalu menjadi sasaran kekerasan dan ketelantaran dari kaum laki-laki, sebagaimana kita lihat ketahui bahwa NTB adalah penyumbang terbesar di Indonesia bahkan menduduki pringkat nomor satu (1) untuk perempuan yang menikah diusia anak. Yang kemudian menciptakan para perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta sebagian besar mereka adalah pekerja buruh lepas, seperti memecahkan batu, mengangkat pasir, bahkan tidak sedikit kita lihat banyak peremupan menjadi tukang bangunan, hal demikian kian lama terjadi di negeri kita ini terutama di daerah pedalaman seperti pedesaan terutama.

Rendahnya pendidikan yang diberikan kepada anak perempuan membuat kinerja mereka sangat terbatas, dan tidak memiliki ruang untuk menjadi yang lebih baik lagi dibanding pekerja buruh, padahal pantasnya kaum laki-laki lah yang memiliki peran untuk melakukan pekerjaan tersebut, tetapi demi sesuap nasi dan menyambung hidup kaum perempuan kita di negeri ini rela melakukan pekerjaan keras melebihi laki-laki.

Hal ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan sebagai pemerhati bangsa, terlebih lagi untuk memberdayakan kelompok perempuan yang terimajinalkan seperti ini. Memang kemiskinan menjadi factor utama mereka untuk terus berjuang dan bekerja keras layaknya kaum laki-laki, namun perlu kita ketahui bahwa kemiskinan tidak menjadi factor utama kita dalam memberikan yang lebih baik untuk mereka, agar lebih bisa hidup mandiri dan sejahtera.

Oleh karena itu, pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang masih aktif, kuat dan bebas dalam berinovasi serta berkarya adalah salah satu jalan keluar yang mungkin bisa terus dikembangkan oleh para pemuda lainnya, dalam hal ini seorang pemuda aktif berorganisasi dan peduli akan kesejahteraan hidup kelompok marjinal, serta memiliki sifat social yang tinggi patut diapresiasi kegiatannya, karena melalui kegiatan kewirausahaan social yang dikembangkan dan terus dijalankannya dari sejak tahun 2010 hingga sekarang telah mendampingi beberapa kelompok perempuan marjinal yang notabennya adalah para pekerja buruh, dan bahkan tidak bekerja sama sekali.

Dimana alasan tersbesarnya menjalankan kegiatan social yang pro-rakyat ini adalah bagaimana agar seluruh kaum perempuan  mampu menjalani hidup yang lebih layak dengan pekerjaan yang mandiri dan sejahtera untuk diri pribadi, keluarga dan orang lain, sehingga melalui beberapa kegiatan social seperti pendidikan dan pelatihan selalu diberikan kepada kelompok perempuan yang menjadi dampingannya di daerah Lombok Barat, namun tidak terbatas hanya di wilayah kabupaten Lombok Barat saja melainkan di Kabupaten Lombok Tengah pun pemuda mengambil peran untuk turut melakukan pemberdayaan perempuan ini, dan tidak lain tidak bukan kegiatannya yang tulus ikhlas untuk memberdayakan keluarga yang kurang mampu seperti ini memberikan pengaruh besar bagi generasi muda lainnya.

Adapun contoh-contoh kegiatan kewirausahaan social yang dilakukan dibeberapa tempat sesuai dengan tahun kegiatannya dapat kita lihat dari beberapa potret kegiatan berikut:

	Potret 1: kegiatan tahun 2013 kegiatan belajar tentang strategi kewirausahaan di malam hari seperti yang terlihat pada potret ini menggambarkan betapa minimnya fasilitas pendukung, namun hal ini tidak membuat seorang pemudi ini terus memberikan dan berbagi ilmu pengetahuan untuk mereka yang membuthkan. Adapun kegiatan ini dijalankan pada malam hari karena berdasarkan hasil komitmen bersama perempuan lainnya dikatakan bahwa “kalau pagi,siang atau sore kami sibuk untuk bekerja mencari nafkah”, sehingga alternative dimalam hari seperti ini yang menjadi waktu yang tepat untuk mereka belajar. Potret 2: kegiatan tahun 2013 Kegiatan diklat di Kabupaten Lombok Tengah, disini pemudi memberikan pelatihan praktik secara langsung dalam membuat produk local daerah dengan tema PIJAR yang merupakan program unggulan dari Bapak Gubernur NTB, adapun sasarannya adalah kelompok perempuan dari berbagai kalangan mulai dari pekerja buruh, kader, ibu rumah tangga, bahkan  dari Tim Penggerak PKK pun turut mengikuti diklat ini, hal ini merupakan suatu pengaruh positif yang dikembangkan oleh pemudi karena melihat betapa pentingnya dan bermanfaatnya kegiatan tersebut. Potret 3: kegiatan tahun 2014 Kegiatan ini adalah memrupakan kegiatan lanjutan dari diklat sebelumnya, dan bahkan dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan tahap finising menuju penjualan produk mereka, yang kemudian hasilnya bisa dikembangkan kembali bersama.

Untuk data dan potret tahun 2011-2012 tidak bisa kami tayangkan Karena file kena firus.

Dan untuk diketahui bahwa alternative yang digerakkan oleh pemudi daerah kita ini adalah dengan menjalankan misi bersama, dalam artian gerakan social pemudi sebagaimana pada paparan sbelumnya telah menggambarkan nilai-nilai pembelajaran yang menarik dan bermanfaat serta secara langsung dapat menjawab permasalah dinegeri ini yakni kemiskinan.

Namun dengan melihat beberapa potret aktivitas pemudi ini tentu kita dengan mudah dapat mengambil langkah yang sama untuk turut andil dalam melakukan gerakan social yang bernilai jual tinggi demi kesejahteraan masyarakat secara berkelompok maupun individu, dan dari inilah kita dapat melihat bahwa peran pemuda/I daerah kita sangat antusias dan bersemangat sekali untuk turut andil dalam membangun NTB yang lebih maju dan bebas dari kemiskinan.

Penulis: HILMIAH

ABOUT YOUTH REPORT CENTER (YRC)

YRC adalah singkatan dari YOUTH REPORT CENTER yang artinya pusat laporan pemuda, maksudnya pemuda sebagai pusat pengaduan atau tempat pelaporan masyarakat terkait maslah pelayanan publik yang diterimanya entah itu tidak baik, tidak memuaskan, atau bahkan merugikan masyarakat.  

YRC ini adalah bagian dari FSPM yang saya gerakkan bersama-sama dengan pihak perangkat desa seperti Kadus di 4 dusun yang ad di desa Mambalan terlebih-lebih dengan semua kelompok pemuda mambalan secara keseluruhan baik yang ada di dusun mambalan, batu riti, buwuh maupun lilir barat , gerakannya sederhana sekali kita adalah pemuda atau remaja yang menampung semua aspirasi dan pengaduan serta pelaporan dari warga desa mambalan terkait dengan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan di kantor desa dalam pembuatan kartu kk, atau pelayanan publik lainnya yang tentunya bersifat menyeluruh untuk masyarakat. Namun, sebagi awal langkah kerja atau gerakan kita di YRC ini, kita baru menerima pelaporan di bidang pelayanan kesehatan saja terkait dengan kartu sehat seperti BPJS dan Jamkesmas. Tetapi untuk kedepannya semua bentuk pelayanan publik akan kita tamping di YRC ini lalu kemudian kita melakukan advokasi atau tindak lanjut ke pihak yang berhak menangani kasus tersebut.

Contoh kasus pelaporan yang saya terima:

Seorang warga yang hamil dan melahirkan dirumah sakit umum mataram (RSU), ternyata pelayanan yang diberikan oleh pihak RSU sangat tidak baik, si ibu hamil diminta mengeluarkan anaknya pada saat yang belum waktunya, dan setelah bayinya keluar ibu tersebut diminta untuk membayar proses persalinannya dan menebus anaknya sebesar Rp 5000.000,- padahal ibu tersebut adalah warga miskin dan sudah memiliki kartu BPJS yang manfaat dari kartu BPJS itu sendiri sudah jelas GRATIS, tetapi fakta dilapangan yang kita temukan ternyata berbeda.

Adapun kasus yang lain misalnya di lingkup pendidikan:

Pencairan dana BOS yang tidak transparan dan sering membuat gaduh masyarakat miskin jua bisa kita tamping sebagai arsip laporan kita di YRC,

Nah, contoh kasus diatas tindak lanjut yang kita lakukan kedepannya adalah melakukan hearing ke pemerintah kabupaten, atau langsung melakukan konsultasi dengan pihak Ombudsmen RI-NTB untuk menindak lanjuti kasus tersebut..

Jadi, teman-teman yang tergabung di YRC ini gerakannya adalah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja para pejabat dan pemberi layanan kepada kita semua yang menjadi masyarakatnya, karena secara jelas kita sebagai  masyarakat adalah untuk dilayani dengan baik, bukan malah melayani atau mendapat pelayanan yang kurang baik.

Jadi Begitulah gerakan YRC ini dilapangan, so… mudah dan gampang khan. Kita pemuda mambalan bisa memantau kinerja para pemberi layanan atau para pejabat negara yang melakukan tindakan yang tidak sesuai atau katakanlah disini korupsi yang merajalela, yang tentunya hal semacam itulaha yang harus kita berantas bersama-sama melalui gerakan sederhana tetapi menghasilkan sesuatu yang pasti dan nyata, juga akan sangat bermanfaat kepada kita semua, karena selain mendapatkan pengalaman kita juga secara langsung memabntu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Semoga teman-teman FSPM bisa faham dengan gerakan YRC ini, dan bagi teman-teman yang ingin bergabung silahkan ayo kita bergerak bersama-sama… karena lingkup kerja YRC bukan hanya pelapiran saja tetapi banyak agenda YRC lainnya yang menarik dan menghibur teman-teman pemuda semuanya, seperti roadshow, talkshow di TV, diskusi, sosialisasi, jalan-jalan, dan masih banyak agenda lainnya. Dan insyallah YRC akan kami buatkan Baju persatuan kedepannya… jadi yang mau gabung tentu dapat baju dong….. SELAMAT BERGABUNG  DI YRC-FSPM. 

Cerita Sukses YRC

Alhamdulillah, sudah 1 mingguan ini kami telah menjalani misi untuk warga yang ada di dusun Mambalan, dan kami punya cerita sukses terkait dengan pelayanan publik yang salah arah berdasarkan pengaduan dan laporan dari warga.

1 minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 1 Januari 2015, kami dari YRC menerima pengaduan terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak puskesmas, dimana warga dari Dusun Mambalan atas nama Datu Sunardi telah memiliki kartu Jamkesmas/BPJS yang pemanfaatannya jelas ditanggung oleh pemerintah (Gratis) untuk segala bentuk pengobatan dan pemriksaannya sampai pada tahap yang maksimal, namun berdasarkan pengaduan dan laporan dari pihak keluarga pasien mengaakan bahwa “ pertama kali periksa kami sudah membayar Rp 500.000 – Rp 700.000 untuk setiap pemeriksaan dan ditambah dengan pembelian obat yang juga harus dengan biaya, sementara kartu kami diabaikan begitu saja, karena kami diarahkan langsung pada pelayanan Klinik bukan pada pelayanan rumah sakit pemerintah oleh pihak puskesmas…….”, berdasarkan pengaduan dan laporan yang panjang lebar dari keluarga asien tersebut, kami langsung bergegas untuk menjalankan pendampingan dan pengawasan langsung terhadap pasien. Adapun yang kami jalankan selama 3 hari terakhir ini yaitu :

1.       Kami dari YRC memberikan penjelasan terhadap fungsi dari kartu jamkesmas/BPJS yang dimiliki, kalau diarahkan ke klinik jelas pemeriksaan dan pengobatan lainnya akan bayar sebab klinik yang di arahkan tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS atau layanan pemerintrah untuk keluarga yang kurang mampu. Adapun penjelesan-penjelasan secara menyeluruh kami berikan kepada keluarga pasien, lalu kami arahkan untuk meminta rujukan di puskesmas terdekat yakni puskesmas penimbung dan puskesmas gunungsari, sehingga untuk segala bentuk pengobatan dan pemeriksaan kedepannya sudah ditanggung oleh pemerintah.

2.       Tahap kedua, kami langsung mendampingi pasien bersama keluarganya ke puskesmas dan menjelaskan juga pada pihak puskesmas terkait penyakit dan pengobatan yang dilakukan sebelumnya, setelah panjang lebar berkomunikasi, akhirnya pasienpun langsung dilayani dengan baik sesuai prosedur yang ada, dan tentunya tanpa ada pembiayaan yang dikeluarkan/Gertis sebagimana fungsi dari kartu Jamkesmas/BPJS yang dimiliikinya, karena melihat kondisi pasien yang parah dengan penyakit Tumor dan luka di hati maka pelayananpun di segerakan, hal ini berbeda sekali dengan arahan dari pihak puskesmas sebelumnya sebagaimana yang dilaporkan oleh keluarga pasien bahwa “untuk mendapatkan rujukan dengan kartu jamkesma/BPJS seperti ini memakan waktu yang lama dan sangat rumit….”, sehingga keluarga pasienpun hanya bisa menuruti paparan dari pihak puskesmas saja tanpa berani untuk mengambil langkah yang lain, dikarenakan mereka malu karena yang memberikan arahan adalah dri pihak puskesmas jadi kami dari keluarga menuruti saja dengan membayar segala pemeriksaan dan pengobatan di Klinik yang diarahkan, mendengar hal tersebut tentu kami dari YRC langsung mencari tahu tentang kebenaran pelayanan rujukan yang di paparkan tersebut, dan ternyata setelah kami telusuri ternyata unutk mengurus rujukan dengan kartu jemkesam/BPJS tersebut berbeda dari yang diarahkan tersebutm bahwa pelayanan untuk mendapatkan surat rujukan sangat mudah dan sangat cepat,

3.       Kami dari YRC, terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak puskesmas dan rumah sakit kepada pasien, sehingga kemarin pada tanggal 8 januari 2015 pasien sudah langsung bisa di rawat inap di Rumah sakit Umum (RSU) Mataram sebagai RS rujukan dengan fasilitas yang lebih lengkap dari sebelumnya, sampai saat ini pasien sekarang masih menjalani pengobatan di RSU mataram dengan pelayanan yang sesuai.

Dari cerita sukses yang kami ceritakan ini, kami ingin menyampaikan satu hal yang menyimpang bahwa “ada pihak puskesmas yang seharusnya mendampingi dan mengarahkan warganya kepada pelayanan kesehatan yang cepat, dan tanpa biaya sesuai dengan manfaat Jamkesmas/BPJS yang dimilikinya namunjustru diarahkan ke Klinik yang jelas-jelas membutuhkan biaya yang besar untuk warga yang kurang mampu, dan bahkan dari keluarganyapun mengadu kepada kami bahwa untuk menguarkan biayapun kami harus urunan atau sama-sama mengeluarkan dan mengumpulkan uang dengan semua keluarga, selain itu pengaduan dari keluarga pasienpun mengatakan bahwa antara pihak puskesmas dengan klinik tersebut ada kerjasama atau jalinan mitra begitu, sehingga yaaaaaa kemungkinan ada hal lain dari yang kami duga sebelumnya”.

Intinya dari kasus yang kami tangani ini, jelas merugikan warga sebab kartu jamkesmasnya terabaikan begitu saja, dan menurut dugaan kami sesuai laporan dari keluarga pasien ada UANG JASA yang kemungkinan di bagi atau diberikan kepada pihak puskesmas sebagai TIPS karena telah membawa pasien ke Kliniknya tersebut, tapi hal ini masih dalam prose pengawasan dan pemantauan kami dari TIM YRC Mambalan, dan kami belum dapat memastikan akan hal tersebut. sekian cerita dari saya “HILMIAH”selaku Koordinator YRC di LOMBOK-NTB

Semoga bisa mengambil pembelajaran dari cerita kami ini, semangat…………….. J

FUNGSI JAMKESMAS TIDAK DAPAT DITERAPKAN OLEH WARGA

Pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2014, Youth Report Center (YRC) Mambalan telah menampung 13 pengaduan dan laporan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya, salah satunya warga masyarakat tidak dapat merasakan manfaat daripada kartu Jamkesmasnya karena terpengaruh alasan pelayanan surat rujukan ribet dan membutuhkan waktu lama dari pihak puskesmas.

Warga pemegang JAMKESMAS tidak dapat menerima manfaat dari fungsi kartu kesehatan tersebut, disebabkan karena warga pedesaan yang notabennya adalah orang awam dan berpendidikan rendah seringkali diarahkan pada pelayanan yang cepat, dan berkelas tanpa melihat kemampuan ekonomi dan kepemilikan kartu kesehatannya. Hal ini diadukan oleh warga Dusun Mambalan yang sebulan ini telah melakukan pemerikasaan dan pengobatan dengan biaya yang cukup besar bagi warga yang kurang mampu, padahal warga yang tersebut memiliki kartu Jamkesmas yang secara jelas-jelas pelayanannya merupakan tanggungan dari pemerintah, akan tetapi kondisi dilapangan sebagiaman yang diarahkan dan disarankan oleh pihak puskesmas sendiri bukan membantu masyarakat untuk mendapat pelayanan yang mudah dan murah sesuai fungsi Jamkesmas yang dimilikinya, melainkan mengarahkannya pada pelayanan kesehatan yang berbiaya dan memang berkualitas karena langsung diarahkan ke klinik, dan juga langsung kerumah sakit tanpa ada rujukan terlebih dahulu, sehingga wajar warga harus mengeluarkan biaya besar karena kemungkinan dianggap tidak memiliki Jamkesmas, padahal jelas-jelas warga tersebut adalah orang yang kurang mampu dan juga memiliki Jamkesmas, namun tidak difungsikan sama sekali, karena arahan dari pihak puskesmas yang mengatakan bahwa “untuk mendapatkan rujukan dengan Jamkesmas terlalu ribet, memakan waktu lama, belum ke ini belum ke itu, apalagi harus ngantri berjam-jam, dan sebagainya”, sehingga warga hanya bisa menuruti arahan yang diberikan walaupun ujung-ujungnya warga dibebankan dengan biaya-biaya kedepannya.

Melihat hal ini, warga merasa bahwa Jamkesmas tidak ada manfaatnya untuk mereka, karena sebelum melakukan pemerikasaan dan pengobatan pihak dari keluarga sudah mempersiapkan fhoto copy lengkap untuk mendapatkan manfaat dari kartu jamkesmas yang dimilikinya, akan tetapi sebagaimana yang diarahkan tadi oleh pihak puskesmas, usaha keluarganyapun sia-sia. Dan kini mereka harus mengeluarkan biaya obat tiap kali mersakan sakit, dan bagi mereka yang kurang mampu tentu hal ini menambah beban hidupnya, karena yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang mudah dan gratis melalui kartu Jamkesmasnya namun menjadi pelayanan yang mahal dan ibaratnya mnejadi orang yang kaya dipandangan klinik dan instansi kesehatan yang ada.

Dari uraian tadi, sudah jelas bahwa pihak puskesmas tidak seharusnya mengarahkan warga pemeganag Jamkesmas tersebut untuk langsung melakukan pemeriksaan dan pengobatan ke klinik atau instansi kesehatan dengan biaya besar, melainkan ia harus mendampingi dan mengarahkannya untuk periksa ke puskesmas dasar sehingga bisa mendapatkan surat rujukan dan pada akhirnya tentu akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan tanpa biaya, begitupun untuk obat yang akan dikonsumsinya pada bulan-bulan kedepan. Namun, berdasarkan laporan dari keluarganya pihak puskesmas mengarahkannya langsung ke klinik atau instansi kesehatan karena alasan supaya lebih cepat prosesnya, dan mendapatkan perawatan serta pengobatan yang cepat pula tanpa harus lama-lama ngantri surat rujukan atau yang lainnya.

Memang dari segi pelayanan yang diberikan oleh klinik atau instansi kesehatan yang disarankan sangat bagus, cepat, dan berkualitas, akan tetapi biaya yang dikeluarkan oleh warga tersebut diatas kemampuannya, sehingga secara tidak langsung warga disamakan dengan dirinya yang berekonomi tinggi atau disamakan dengan orang kaya, dengan mengabaikan fungsi dari kartu Jamkesmas yang dimiliki oleh waega tersebut.

Sehingga mendengar hal ini, kami dari Youth Report Center (YRC) Mambalan, mengambil langkah untuk melakukan pendampingan kepada warga tersebut dengan terlebih dahulu meminta data-data seperti keberadaan kartu Jamkesmas, fhoto copy identitas, dan struk obat yang harus dibayarnya setiap kali merasa kambuh, yang kemudian kami (YRC) akan melakukan kunjungan ke pihak puskesmas dengan membawa data-data tersebut dan mempertanyakan prosedur untuk mendapatkan surat rujukan itu, apakah memakan waktu lama, dan mempersulit warga sebagaimana yang disampaikan oleh pihak puskesmas kepada warga atau sebaliknya.

Dan melalui media ini, kami (YRC) mengharapkan adanya dukungan dan support daripada pemerintah desa, instansi kesehatan yang terkait, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dan juga dari warga sendiri,  agar turut mendampingi kami dalam penanganan kasus atau pengaduan yang kami terima, guna untuk memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan yang transparan dan mudah dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu, terlebih lagi bagi warga pemegang kartu kesehatan seperti Jamkesmas atau BPJS.

PERTEMUAN FORUM WARGA PEDULI TKI,YRC-MAMBALAN MENYERUKAN PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

PERTEMUAN FORUM WARGA PEDULI TKI, YRC-MAMBALAN MENYERUKAN PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Sabtu (27/12/2014) telah diadakan pertemuan forum warga peduli TKI di Aula Kantor Desa Gelangsar, dengan hasil diskusi dan shering pembelajaran yang mencapai tahap strategi penyelesaian tantangan yang dihadapi oleh para calon dan mantan TKI/TKW di Indonesia, baik tenaga kerja yang diluar maupun dalam negeri.

Pertemuan Forum Warga Peduli TKI di Aula Kantor Desa Gelangsar, pada pukul 08.30 – 12.00 Wita pada hari Sabtu (27/12/2014), banyak menceritakan kontropersi antara para calon dan mantan TKI/TKW yang keluar negeri dengan pemberi pelayanan, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas, dalam artian prosedur pelayanan publik yang diberikan dari awal hinggal akhir pelayanan kepada TKI/TKW kita dii Indonesia khususnya bagi warga TKI/TKW yang awam dan bahkan buta hurup acap kali menuai kontropersi atau perlakuan yang menyimpang, seperti yang diungkapkan oleh beberapa warga peduli TKI pada pertemuan ini.

Misalnya pada kasus warga lembah sari, yang dari awal pelayanan khususnya pada pengecekkan kesehatan pada calon TKI/TKW, bahwa dari pengecekkan awal di Indonesia dikatakan LULUS, namun setiba di luar negeri (Malaysia) belum apa-apa sudah langsung dipulangkan atau ditolak oleh pihak luar negeri untuk menjadi tenaga kerja disana, dengan alasan bahwa warga tersebut memiliki penyakit,tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan pengecekkan yang dilakukan di Indonesia, sehingga warga peduli TKI menganggap adanya semacam penipuan yang dilakukan oleh pihak pemberi layanan di Indonesia, dimana ketika diminta pengembalian uang pengecekkan dan biaya lainnya-pun tidak diberikan sama sekali walaupun yang diminta setengah dari biaya yang dikeluarkan oleh calon TKI/TKW, (Adi (27)/Lembah Sari)

Selain itu, juga diperkuat dengan adanya penyimpangan pelayanan publik oleh pihak dalam negeri sendiri, dalam hal ini warga yang akan menjadi tenaga kerja di dalam negeri sendiri yakni antara Lombok dengn Denpasar-Bali, dimana warga calon tenaga kerja yang berasal dari Lombok Barat Desa Gelangsar ini di giurkan dengan gaji yang besar dan akan dipekerjakan di Mall atau toko besar yang ada di Denpasar-Bali, namun setibanya di Denpasar-Bali kami mendengar isu bahwa ternyata ketiga perempuan tenaga kerja yang terdiri dari seorang janda dan dua gadis dibawah umur tersebut menderita dan hanya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, tanpa ada kabar yang jelas dari pihak PT yang terkait, dan ketika kami dari pihak pemerintah Desa Gelangsar menelusurinya sampai ke Denpasar-Bali kami belum menemukan PT tersebut karena dirahasiakan, hal ini disampaikan oleh Kepala desa Gelangsar sendiri dalam menangani kasusn warganya,

Demikian cerita yang miris tentang tenaga kerja baik di luar maupun dalam negeri, dan masih banyak lagi kasus atau masalah yang terjadi pada pelayanan publik di Indonesia seperti pada pelayanan dasar yakni pelayanan Air bersih, pelayanan bank kepada TKI/TKW, pemerhatian pada tenaga kerja rumah tangga dan lain sebaginya,

Sehingga dari diskusi tersebut warga peduli TKI dalam pertemuan ini mengharapkan adanya perbaikan mendasar pada pelayanan publik, diantaranya perbaikan identitas (NIK KTP Warga), kemudian peningkatan strategi pelayanan diantaranya adanya tempat pengaduan/komunikasi dengan unit pelayanan, mediasi dengan pihak-pihak terkait, pengalian data dan informasi, serta dibentuk suatu kebijakan dari pemerintah desa yakni peraturan desa (Perdes), guna untuk perlindungan TKI itu sendiri. selain itu, juga disarankan kepada masing-maisng lembaga pembantu atau khususnya bagi warga peduli TKI ini sendiri untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memperluas informasi terkait dengan alur pelayanan publik mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Karena yang menjadi sumber masalah dari keberangkatan, pra-pemberangkatan hingga paska para tenaga kerja kita di Indonesia ini adalah pada warga calon TKI/TKW itu sendiri, kemudian pada pemberi layanan itu sendiri.